Mengenal Upah Minimum di Indonesia

Belakangan sedang ramai berita di media massa tentang demo tenaga kesehatan (nakes) non-ASN yang sedang menuntut kenaikan upah di suatu daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Mereka menuntut agar upahnya dinaikkan setara dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK). Hal ini berbuntut pada tidak diperpanjangnya Surat Perintah Kerja (SPK) dari ratusan nakes yang ikut serta pada demo tersebut oleh pemerintah setempat.

Berbicara mengenai UMK atau UMP yang seringkali kita dengar, mungkin sebagian dari kita masih bertanya-tanya tentang ap aitu sebenarnya upah minimum? Dan kenapa di Indonesia upah minimum setiap daerah berbeda? Mari kita ulas dari pengertian upah minimum itu sendiri!

Apa Itu Upah Minimum?

Dilansir dari indonesiabaik.id, upah minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pekerja atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada para pekerjanya. Jenis upah minimum yang diterapkan di Indonesia yaitu UMP, UMK, dan Upah Minimum Sektoral. Lalu, apa perbedaannya?

Mudahnya, UMP adalah Upah Minimum Provinsi, yang artinya upah minimum tersebut berlaku di seluruh kota dan kabupaten di provinsi tersebut. UMP ditetapkan oleh gubernur berdasarkan Pasal 4 Kepmenakertrans No.226 Tahun 2000. Dengan adanya UMP, setiap provinsi tentunya memiliki upah minimum yang berbeda-beda.

Kemudian UMK adalah Upah Minimum Kabupaten dimana upah minimum tersebut berlaku hanya di kabupaten tertentu. Berbeda dengan UMP yang ditetapkan oleh gubernur, UMK ditetapkan oleh bupati atau walikota daerah terkait. berdasarkan Pasal 16 mengenai penghitungan nilai UMK dilakukan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten atau Kota untuk disampaikan kepada bupati atau walikota sebelum direkomendasikan kepada gubernur. Sebenarnya, gubernur memiliki kewenangan untuk menetapkan UMK jika UMK memiliki nilai lebih rendah dari UMP atau jika UMK tidak sesuai dengan formula perhitungan yang telah ditetapkan.

Terakhir, Upah Minimum Sektoral adalah nilai upah minimum yang ditetapkan oleh gubernur, berdasarkan kesepakatan dengan serikat pekerja atau buruh dari sektor terkait. Penetapan Upah Minimum Sektoral juga dilakukan setelah mendapatkan saran dari dewan pengupahan provinsi atau dewan pengupahan kabupaten/kota.

Sebelumnya, kita sering mendengar tentang UMR atau Upah Minimum Regional. Istilah UMR sendiri sudah tidak digunakan lagi saat ini, dan istilahnya menggunakan UMP untuk tingkat I dan UMK untuk Tingkat II.

Apa Landasan Kenaikan Upah Minimum?

Seperti yang sering kita dengar pada media-media, kenaikan upah minimum adalah hal yang terjadi setiap tahunnya, setidaknya di beberapa provinsi ataupun di sektor tertentu. Lalu, apa landasan naiknya sebuah upah minimum di daerah tertentu?

• Inflasi

Kenaikan harga barang setiap tahunnya membuat pemerintah harus menaikkan upah minimum di suatu daerah, karena kenaikan upah minimum diharapkan dapat mengimbangi biaya hidup masyarakat di suatu daerah.

• Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi juga membuat pemerintah harus kembali mempertimbangkan terkait dengan upah minimum yang berlaku di suatu daerah. Karena hal ini berkaitan dengan investasi di daerah tertentu ataupun kondisi pasar tenaga kerja yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu daerah baik secara langsung, maupun tidak langsung.

• Produktivitas Tenaga Kerja

Produktivitas tenaga kerja adalah faktor utama bagi pemerintah untuk mempertimbangkan kenaikan upah minimum. Semakin tinggi produktivitas tenaga kerja di suatu daerah, maka semakin tinggi juga upah minimum di daerah tersebut.

Referensi